Inspektorat Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur
Inspektorat Kabupaten Berau
Jl. SM. Aminuddin No. 1020
Kecamatan Tanjung Redeb - Berau
Kalimantan Timur

Telp/fax        :(0554) 2024613
e-mail   :  inspektorat[dot]berau@gmail.com


Last Updated : Friday, 09-11-2018  @11:42 am
Baca Juga........

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)  dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
3. Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada  pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

       Auditor (JFA) mempunyai tugas :
       1.Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya;
       2.Menyiapkan Rencana Induk Pengawasan (RIP);
       3.Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan;
       4.Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT);
       5.Menyusun Pedoman dan atau Sistem Pengawasan;
       6.Memutakhirkan Pedoman dan atau Sistem Pengawasan;
       7.Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) pengawasan;
       8.Memutakhirkan juklak dan atau juknis pengawasan;
       9.Menyusun ukuran kinerja di bidang pengawasan;
       10.Membina dan menggerakkan Aparat Pengawasan Fungsional (APF);
       11.Menelaah peraturan perundang-undangan;
       12.Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan;
       13.Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan;
       14.Membuat laporan akuntabilitas;
       15.Mengkaji laporan hasil audit akuntabilitas;
       16.Membuat laporan hasil pengawasan;
       17.Mengkaji laporan hasil pengawasan;
       18.Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan;
       19.Memantau pelaksanaan PKPT;
       20.Mengkaji dan menyempurnakan RIP;
       21.Mengkaji aspek strategis;
       22.Memaparkan hasil pengawasan;
       23.Mengkaji hasil Diklat pengawasan;
       24.Gelar Pengawasan;
       25.Melaksanakan pemeriksaan akuntan;
       26.Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan;
       27.Melaksanakan audit operasional;
       28.Melaksanakan audit khusus;
       29.Melaksanakan audit akuntabilitas;
       30.Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril);
       31.Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan;
       32.Mengkaji hasil pengawasan;
       33.Mengkompilasi laporan;
       34.Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten;
       35.Mengkaji kinerja obyek pengawasan;
       36.Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan;
       37.Mengkaji hasil audit (peer review);
       38.Memantau tindak lanjut hasil pengawasan;
       39.Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu;
       40.Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen;
       41.Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
       42.Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan;
       43.Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan;


       Pengawas (P2UPD) mempunyai tugas :
       1.Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
       2.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
       3.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
       4.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
       5.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
       6.Melakukan pengawasan  pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
       7.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
       8.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib  bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
       9.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
       10.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib  bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
       11.Melakukan  pengawasan pelaksanaan urusan wajib  bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
       12.Melakukan  pengawasan pelaksanaan urusan wajib  bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
       13.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
       14.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
       15.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
       16.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
       17.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
       18.Melakukan pengawasan  pelaksanaan urusan wajib  bidang  sosial mengenai pelaksanaan programlkegiatan bidang sosial;
       19.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
       20.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugrahan tanda kehormatan;
       21.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
       22.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
       23.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai  air minum;
       24.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
       25.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
       26.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
       27.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
       28.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
       29.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
       30.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
       31.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
       32.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang  pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
       33.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
       34.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
       35.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
       36.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
       37.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, t                aman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
       38.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
       39.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
       40.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfatan kawasan hutan dan jasa  lingkungan pada hutan produksi;
       41.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang  kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
       42.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
       43.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
       44.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
       45.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
       46.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan  bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
       47.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
       48.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam,                        pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
       49.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
       50.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
       51.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
       52.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/ Penanaman/ pemungutan hasil hutan;
       53.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
       54.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri;
       55.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
       56.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
       57.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
       58.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
       59.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
       60.Melakukan pengawasan pelaksanaan  urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
       61.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi                gudang dan pasar lelang;
       62.Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
       63.Melakukan pengawasan dengan tujuan  tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/ kota dan desa;
       64.Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

H. Muharram
Bupati
H. Agus Tantomo
Wakil Bupati
Ir. M. Gazali, S.IP, MM
Sekda