Artikel Details

Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melaksanakan kegiatan seminar mengawal pembangunan kabupaten Berau sebagai mitra strategis ibu kota nusantara (IKN).

Wakil Bupati Berau, Gamalis membuka secara resmi kegiatan seminar tersebut, yang dilaksanakan di Ballroom Tokyo Hotel Bumi Segah Tanjung Redeb, Selasa (19/12/2023).

Pada kesempatan itu, dia mengungkapkan, pada beberapa waktu yang lalu, untuk memperingati hari anti korupsi sedunia (Hakordia) di Istora Senayan Jakarta Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik dan masif yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. 

Tak hanya evaluasi secara menyeluruh, namun juga diperlukan penguatan sistem pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparat penegak hukum, sistem pengadaan barang dan jasa, serta berbagai urusan perizinan berbasis digital.
 
"Saya menyambut baik terselenggaranya seminar ini, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya pemerintah daerah, baik itu peningkatan sumber daya manusianya maupun digitalisasi pemerintahan birokrasi berbasis melalui elektronik sistem (SPBE), merupakan aksi nasional yang mengakselerasi implementasinya di berbagai elemen birokrasi menjadi salah satu aksi pencegahan korupsi," ungkapnya.

Semua lembaga/perangkat daerah/BUMD, kata dia, harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat reformasi disektor perizinan dan layanan publik yang tengah dilakukan pemerintah merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.

"Melalui dunia pendidikan, anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi, mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi sejak dini, merupakan hulu yang paling penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi," bebernya.

Pemerintah kabupaten Berau sebagai salah satu mitra strategis IKN haruslah mempersiapkan diri dengan seoptimal mungkin karena sekarang korupsi semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir tidak mungkin kita menghadapi itu semua dengan standar yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Rancangan undang-undang perampasan aset yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat untuk segera diselesaikan menjadi acuan kita di pemerintah daerah untuk lebih detail dalam menginventarisir aset-aset negara yang harus kita amankan membangun sistem pengamanan aset yang terintegrasi dan melakukan penataan pemanfaatan dan pemutakhiran data aset secara berkala dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kabupaten Berau sehingga selaras dengan salah satu misi ke-4 kabupaten Berau yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

sumber : Kaltimtoday.co